BP Tapera Kejar Target FLPP di Sisa Tiga Bulan 2026

Foto: BP Tapera Kejar Target FLPP di Sisa Tiga Bulan 2026. (dok/ist)

Jakarta, JejakSiber.com – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mematangkan strategi percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mengoptimalkan capaian hingga akhir 2026.

Strategi tersebut dibahas dalam evaluasi kinerja KPR Subsidi FLPP Tahun Anggaran 2026 yang digelar BP Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Senin (28/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor BP Tapera itu turut melibatkan sejumlah mitra strategis, di antaranya perwakilan bank penyalur Himbara, para ketua umum asosiasi pengembang perumahan, serta PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Evaluasi dipimpin langsung Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho bersama jajaran deputi komisioner. Dari Kementerian PKP hadir Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Chroioel dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati.

Heru mengatakan, sisa tiga bulan pada 2026 perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penguatan kolaborasi antara BP Tapera, pemerintah, perbankan penyalur, dan pengembang.

Berdasarkan data BP Tapera, realisasi penyaluran FLPP hingga evaluasi tersebut mencapai 160.070 unit atau 45,73 persen. Jumlah tersebut terdiri atas 160.053 unit rumah tapak dan 17 unit rumah susun.

"Jika hal tersebut tercapai, maka total capaian dapat mencapai 208.749 unit," kata Heru, seraya menjelaskan bahwa terdapat potensi data demand atau peminatan sebanyak 48.679 unit.

Untuk mengejar capaian tersebut, BP Tapera telah melakukan pemetaan antara sisi supply atau ketersediaan hunian dan demand atau peminatan bersama para mitra kerja.

BP Tapera mencatat masih terdapat surplus ketersediaan hunian. Data tersebut bersumber dari sistem BP Tapera yang mengolah informasi dari para pelaku bisnis, termasuk data kavling, booking, dan ready stock.

Selain pemetaan supply dan demand, BP Tapera melihat calon debitur dengan pendapatan tetap atau fix income, seperti ASN, pekerja swasta, dan buruh, memiliki potensi lebih besar untuk memenuhi proses verifikasi perbankan.

Sri Haryati mengusulkan agar strategi tersebut diterapkan secara lebih terarah dan tersegmentasi dengan melibatkan kantor wilayah bank penyalur, pemerintah provinsi, serta pengembang perumahan lokal.

"BP Tapera dapat lebih bekerja sama dengan pihak HRD perusahaan untuk profiling dan mengundang peserta yang potensial dalam sosialisasi," ujar Sri.

Menurut dia, pemetaan wilayah yang memiliki potensi peminatan, komitmen pendanaan dari bank penyalur, serta kolaborasi antarpihak menjadi bagian penting dalam percepatan penyaluran FLPP pada tiga bulan terakhir tahun ini.

Heru menambahkan, percepatan juga perlu dilakukan dari sisi ketersediaan hunian, termasuk memastikan ready stock yang dilaporkan pengembang dapat terserap oleh masyarakat.

"Termasuk dengan rumah susun yang diimbangi dengan permintaan," ujarnya.

BP Tapera juga akan memperkuat integrasi data antara pengembang, bank penyalur, dan data yang dikelola BP Tapera. Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi kesenjangan data sekaligus meningkatkan realisasi penyaluran.

Terkait perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya, Heru menyebut realisasi 2026 secara year on year menunjukkan pertumbuhan. Namun, capaian 2025 juga dipengaruhi oleh adanya carry over dari keterbatasan kuota pada 2024.

"Realisasi tahun 2025 pada dasarnya juga didorong keterbatasan kuota pada tahun 2024. Realisasi tersebut memperoleh carry over dari tahun sebelumnya," kata Heru.

Untuk mengawal percepatan tersebut, BP Tapera bersama Kementerian PKP dan mitra kerja akan membentuk gugus tugas. Evaluasi akan dilakukan secara berkala setiap pekan hingga akhir tahun.

Sri Haryati menegaskan bahwa berbagai langkah percepatan akan terus dilakukan sepanjang memberikan dampak terhadap peningkatan realisasi.

"Sepanjang itu baik untuk percepatan, maka perlu dilakukan. Harus terus optimis terhadap sisa waktu ini," ujarnya.

Rumah Alih Kepemilikan Disiapkan

Selain mengejar target penyaluran FLPP, pemerintah juga tengah merumuskan kebijakan mengenai Rumah Alih Kepemilikan atau rumah recycle.

Sri Haryati menyampaikan, Kementerian PKP telah menyiapkan sejumlah langkah terkait aturan tersebut. Namun, regulasi masih perlu dirumuskan secara hati-hati agar implementasinya dapat berjalan baik dan para mitra kerja memiliki kesiapan.

Heru mengatakan, BP Tapera turut berkontribusi dalam proses perumusan aturan tersebut. Implementasi Rumah Alih Kepemilikan nantinya diharapkan tetap menjaga akuntabilitas melalui mekanisme yang diterapkan BP Tapera.

Menurut Heru, salah satu semangat penyusunan aturan tersebut adalah memberikan perlindungan kepada konsumen, termasuk memastikan kondisi rumah yang akan dialihkan.

"Mengenai rumah yang tidak layak dan perlu dibenahi maka perlu dilihat terlebih dahulu portofolionya, saat ini aturannya sedang diproses," jelasnya.

Sementara itu, kebijakan perpanjangan tenor cicilan FLPP hingga 40 tahun juga menjadi salah satu opsi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjangkau kepemilikan rumah.

Sri Haryati menegaskan, tenor hingga 40 tahun tersebut bukan kewajiban, melainkan pilihan bagi masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pembiayaan.

"Ini (tenor 40 tahun) adalah opsi bagi masyarakat, sehingga memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk menjangkau kepemilikan rumah pertamanya," kata Sri.

Dengan berbagai strategi tersebut, BP Tapera bersama Kementerian PKP, bank penyalur, dan pengembang berupaya mengoptimalkan penyaluran FLPP pada sisa waktu 2026 sekaligus memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (*)

Editor: Js