 |
| Foto: Tujuh Perempuan Penjaga Hutan Indonesia Bawa Cerita ke Bangkok. (dok/ist) |
Jakarta, JejakSiber.com — Tujuh perempuan penjaga hutan dari Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat membawa cerita tentang kepemimpinan perempuan, pengelolaan hutan, pemantauan kawasan hingga pengembangan usaha berbasis hasil hutan ke panggung regional Bangkok Climate Action Week (BKKCAW) 2026.
Kisah tersebut diperkenalkan dalam Jamuan Puan Rimba yang digelar The Asia Foundation (TAF) melalui program Women Forest Defenders (WFD) bersama JAVARA dan Perkumpulan Seniman Pangan Indonesia di JAVARA Culture Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Ketujuh perempuan tersebut merupakan bagian dari 171 perempuan yang aktif menjaga hutan di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat melalui program WFD. Sebanyak 42 perempuan di antaranya telah berada pada posisi pengambil keputusan.
Program tersebut juga mencatat sekitar 24.292 hektare kawasan hutan dikelola dengan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan. Selain itu, terdapat 16 usaha perempuan berbasis hutan yang telah menghasilkan pendapatan, 11 kelompok pemantau hutan yang dipimpin perempuan, serta 21 izin usaha yang membuka akses perempuan terhadap pasar.
Jamuan Puan Rimba menjadi ruang untuk memperkenalkan model ekonomi regeneratif sekaligus memperlihatkan keterkaitan antara hutan, pangan, penghidupan, dan peran perempuan di tingkat komunitas.
Menu yang disajikan dalam jamuan tersebut menggunakan bahan pangan yang berasal dari hutan di tiga provinsi. Founder JAVARA dan Sekolah Seniman Pangan, Helianti Hilman, turut menarasikan beragam pangan hutan yang dihidangkan.
Dari Kalimantan Utara, misalnya, terdapat buah payang yang diolah menjadi sambal, daun bekai sebagai penyedap alami, serta beras subut dari kawasan sekitar Long Sam.
Salah satu perempuan yang membawa cerita dari wilayah tersebut adalah Noviana Liling dari Desa Long Sam, Kabupaten Bulungan. Ia mulai terlibat dalam pengelolaan hasil hutan setelah desanya memperoleh izin mengelola hutan desa selama 35 tahun pada 2017.
Dengan pendampingan Yayasan PIONIR Bulungan dan TAF, Noviana bersama perempuan lainnya kemudian mendirikan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Femung Himet pada April 2025.
Kelompok tersebut berawal dari modal sederhana, yakni lima butir kelapa dari setiap anggota. Kini, KUPS Femung Himet telah mengembangkan sejumlah produk seperti minyak kelapa murni, tenun, dan topi anyaman. Sebagian produknya bahkan telah memperoleh sertifikasi halal.
Para anggota juga mendapat pelatihan untuk mengolah buah kuini yang sebelumnya banyak dibiarkan jatuh dan membusuk menjadi produk selai.
"Dari tidak tahu menjadi tahu. Dengan adanya pelatihan ini, kami bisa menambah pengetahuan untuk membuat selai," ujar Noviana.
Cerita lainnya datang dari Raberti dari Desa Antutan, Kabupaten Bulungan. Ia mengembangkan kerajinan berbahan rotan, bambu, dan pandan menjadi tas untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Produk kelompoknya kini telah dipasarkan hingga ke luar Kalimantan Utara.
Sementara dari Sumatera Selatan, cerita pengelolaan hutan juga tidak terlepas dari adat dan penguatan kelembagaan perempuan.
Tessa Pranisti dari Semende merupakan seorang Tunggu Tubang, sebutan dalam adat Semende bagi anak perempuan tertua yang mewarisi rumah, tanah, dan sawah keluarga. Ia kini mengajak perempuan serta anak muda di desanya untuk terlibat dalam pemantauan hutan.
Di Desa Penyandingan, Kabupaten Muara Enim, Ani Tasriah yang sebelumnya tidak aktif berorganisasi kini dipercaya menjadi Sekretaris Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA) Ghimbe Peramunan.
Ani juga mendirikan KUPS Perempuan Anak Belai, kelompok perhutanan sosial perempuan pertama di Sumatera Selatan, dan mendorong delapan perempuan bergabung dalam kepengurusan LPHA.
Kelompok tersebut mengembangkan Ghimbe Coffee yang telah mengantongi izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikat halal, serta Standar Nasional Indonesia (SNI).
Di Desa Tanjung Agung, Fitri memimpin KUPS Perempuan Muara Jaya yang mengembangkan Kopi Gwatu, minuman rempah, dan kain ecoprint. Usaha tersebut memberikan ruang bagi anggota untuk memiliki penghasilan dan tabungan sendiri.
Kisah serupa datang dari Nusa Tenggara Barat. Di Desa Karang Sidemen, Lilik Ernawati bersama kelompoknya mengembangkan potensi salak dan nangka hutan yang sebelumnya kurang dimanfaatkan masyarakat.
Selain mengembangkan komoditas tersebut, kelompok yang dipimpinnya juga mengelola kopi, madu, dan ekowisata. Pemerintah desa kemudian menerbitkan surat keputusan yang mengakui peran perempuan dalam pengelolaan kawasan hutan.
Sementara Marwita dari Desa Aik Berik, Kabupaten Lombok Tengah, menunjukkan bagaimana aktivitas ekonomi berbasis hutan dapat berjalan beriringan dengan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.
Marwita yang membesarkan anaknya seorang diri mengembangkan usaha dari kebun kopi di kaki Gunung Rinjani. Ia kini memimpin KUPS Benang Stokel yang beranggotakan 15 orang dan mengolah kopi, keripik, minuman hingga selai.
Pada 28 Juni 2026, Marwita terpilih sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Aik Berik untuk periode 2026–2034.
"Perubahan yang paling luar biasa adalah tumbuhnya rasa percaya diri saya. Dari yang dulu hanya seorang ibu kepala keluarga yang tidak berani berpendapat, kini saya berani berbicara di depan umum, aktif memimpin kegiatan, dan ikut mengambil keputusan penting dalam kelompok," kata Marwita.
Program Officer Tata Kelola Lingkungan The Asia Foundation, Dorta Pardede, mengatakan perempuan di komunitas memiliki pengetahuan yang unik mengenai hutan. Namun, menurutnya, akses terhadap informasi, ruang pengambilan keputusan, dan sumber daya untuk mengembangkan usaha masih belum setara.
"Karena itu, bersama mitra lokal kami bekerja di tiga hal yang saling terhubung: posisi perempuan dalam kelembagaan, pemantauan kawasan, dan kelola usaha yang adil dan memberi manfaat tidak hanya sekadar menambah beban kerja mereka," ujar Dorta.
Pendampingan di tingkat lapangan dilakukan bersama sejumlah mitra lokal, yakni Yayasan PIONIR Bulungan di Kalimantan Utara, Perkumpulan Pilar Nusantara (PINUS) di Sumatera Selatan, dan Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI) di Nusa Tenggara Barat.
Pendampingan mencakup penguatan organisasi, kepemimpinan, pemantauan hutan, pengolahan hasil hutan bukan kayu hingga pengembangan akses pasar.
Di sisi lain, Perkumpulan Seniman Pangan Indonesia turut membantu pengembangan produk dan akses pasar, sementara Forum Perempuan Penjaga dan Pengelola Hutan Indonesia (FP3HI) membawa pengalaman perempuan dari desa ke ruang advokasi yang lebih luas.
Direktur Tata Kelola Lingkungan The Asia Foundation, Frans Siahaan, mengatakan perempuan di desa hutan telah lama berperan dalam menjaga hutan sekaligus memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
"Perempuan di desa hutan sudah lama menjaga hutan dan dapur keluarganya. Yang mereka butuhkan adalah ruang untuk ikut memutuskan. Peran kami adalah mempertemukan mereka dengan mitra lokal, pemerintah, dan pasar, supaya perubahan di desa terus berjalan," ujarnya.
Menurut Frans, konsumen di perkotaan juga memiliki keterkaitan dengan keberlanjutan hutan melalui pilihan pangan yang dikonsumsi.
"Jamuan ini cara sederhana untuk menunjukkan hubungan antara piring kita dan hutan. Setiap orang yang memilih pangan dari hutan yang dijaga ikut menjaga hutannya," katanya.
Helianti Hilman menambahkan, pengembangan gastronomi Indonesia perlu melihat bentang alam sebagai sumber keragaman pangan dan budaya kuliner.
"Kalau bicara gastronomi Indonesia, kita harus mulai dari bentang alam. Dari sanalah lahir keragaman pangan dan budaya kuliner kita," ujarnya.
Ia menilai pangan dari hutan dan ekosistem lainnya dapat menjadi pilihan bagi konsumen perkotaan, sepanjang produk tersebut dikembangkan dengan kualitas, cita rasa, dan nilai tambah yang mampu menjangkau pasar.
Cerita para perempuan penjaga hutan tersebut kemudian dibawa ke Bangkok Climate Action Week 2026 pada 3–4 Oktober 2026 melalui program Women Forest Defenders: Watching the Forest, Growing the Future.
Kegiatan berlangsung di Glass House Pavilion, Taman Lumpini, dan Restoran Bo.lan, Bangkok. Di Bo.lan, Chef Bo Songvisava dijadwalkan memadukan bahan pangan hutan Indonesia dengan bahan dan teknik masak Thailand.
Dalam forum tersebut, ketujuh perempuan akan berbagi pengalaman mengenai pemantauan hutan, kepemimpinan kelompok, keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait kawasan, advokasi, serta pengembangan penghidupan berbasis hasil hutan.
Pengalaman dari tingkat desa itu kemudian menjadi bagian dari percakapan regional mengenai pengelolaan hutan dan aksi iklim.
Kegiatan ini juga berlangsung di tengah tantangan terhadap keberlanjutan hutan dan sistem pangan. Berdasarkan data yang dikutip dalam rilis The Asia Foundation, Indonesia kehilangan 433.751 hektare hutan alam pada 2025, meningkat 66 persen dibandingkan tahun sebelumnya menurut Auriga Nusantara.
Di tingkat desa, tantangan lain masih dihadapi perempuan pengelola usaha berbasis hutan, mulai dari alat produksi yang masih manual, tingginya biaya pengiriman ke kota, hingga keterbatasan keterlibatan perempuan dalam forum pengambilan keputusan terkait hutan.
Melalui WFD, pengalaman tujuh perempuan tersebut menjadi gambaran mengenai upaya memperkuat posisi perempuan dalam pengelolaan hutan sekaligus mengembangkan sumber penghidupan yang bersumber dari kekayaan alam secara berkelanjutan. (*)
Editor: Js
