![]() |
| Foto: Ilustrasi. (dok/ist) |
Batam, JejakSiber.com – Deportasi ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Malaysia sepanjang 2026 belum mampu memutus mata rantai keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural dari Batam, Kepulauan Riau. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan di pintu keberangkatan internasional, sekaligus dugaan adanya jaringan yang mengambil keuntungan dari kerentanan masyarakat pencari kerja.
Persoalan tersebut mendapat perhatian Ketua terpilih Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) Kota Batam, Dareptus Dominikus Barasa, S.Pd., Gr., bersama Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) Kota Batam, Jonrius Sinurat, S.H. saat ditemui di seputaran Nagoya, Lubuk Baja, Kota Batam, Rabu (18/11/2026).
Keduanya menilai persoalan PMI nonprosedural tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai pelanggaran administratif oleh individu yang hendak mencari pekerjaan di luar negeri. Apabila benar terdapat pihak-pihak yang mengorganisasi, memfasilitasi, mengambil keuntungan, bahkan diduga menyalahgunakan kewenangan untuk meloloskan keberangkatan, maka persoalan tersebut harus ditelusuri sebagai dugaan tindak pidana yang serius.
Sorotan ini merujuk pada pemberitaan MimbarJurnalis.com yang mengungkap bahwa dalam kurun waktu 10 bulan sepanjang 2026, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru telah memfasilitasi deportasi sebanyak 5.602 WNI dari Malaysia melalui Batam maupun Kota Dumai, Provinsi Riau.
Ironisnya, deportasi tidak selalu mengakhiri persoalan. Dalam pemberitaan tersebut, seorang perempuan berinisial SY, berusia 45 tahun asal Jawa Timur, mengaku pernah membayar Rp15 juta kepada agen untuk keberangkatan ke Malaysia pada 2023. Setelah ditangkap dan menjalani penahanan selama tiga bulan di Depot Tahanan Imigresen Pekan Nenas, SY dipulangkan ke Indonesia pada September 2026.
Namun, setelah kembali ke Tanah Air, ia justru mengaku masih berencana kembali ke Malaysia dan sedang mengumpulkan uang untuk membuat paspor serta membiayai keberangkatannya.
Fakta tersebut memperlihatkan bahwa persoalan migrasi nonprosedural bukan hanya berkaitan dengan dokumen perjalanan, tetapi juga menyangkut kondisi ekonomi, minimnya akses pekerjaan, lemahnya literasi migrasi aman, serta kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat.
Dareptus: Jangan Jadikan Kesulitan Ekonomi Masyarakat sebagai Ladang Bisnis
Dareptus Dominikus Barasa yang akrab disapa Bung Domi menilai fenomena tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, masyarakat yang ingin memperbaiki kehidupan melalui pekerjaan di luar negeri seharusnya mendapatkan informasi, pendampingan, dan perlindungan, bukan justru menjadi sasaran praktik percaloan.
Dengan latar belakang Sarjana Pendidikan, Dareptus memandang persoalan ini juga berkaitan dengan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur penempatan tenaga kerja, risiko hukum, dan hak-hak pekerja migran.
"Jangan sampai kesulitan ekonomi masyarakat justru dijadikan ladang bisnis oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Orang yang ingin bekerja ke luar negeri datang dengan harapan memperbaiki kehidupan keluarganya. Mereka tidak boleh diperlakukan hanya sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan melalui praktik percaloan," ujar Domi.
Ia menegaskan, apabila benar terdapat agen atau jaringan yang secara sistematis mengatur keberangkatan PMI nonprosedural dengan memungut biaya hingga belasan juta rupiah, aparat harus mengusut siapa yang merekrut, siapa yang menerima pembayaran, siapa yang mengatur perjalanan, dan siapa yang memperoleh keuntungan.
"Jangan hanya berani menindak masyarakat kecil yang menjadi korban atau pelaku di lapangan. Jika memang ada jaringan besar di belakangnya, bongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai orang yang paling mudah dijangkau justru menjadi satu-satunya pihak yang diproses, sementara pihak yang menikmati keuntungan tetap tidak tersentuh," tegas Domi.
Domi juga mendorong pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat edukasi mengenai migrasi aman.
Menurutnya, pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga harus hadir dalam kehidupan sosial melalui penyadaran masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan yang tidak memiliki kepastian hukum.
"Pemuda dan masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa bekerja di luar negeri bukan sesuatu yang salah. Yang harus dihindari adalah keberangkatan tanpa prosedur yang benar, pekerjaan tanpa perlindungan, serta ketergantungan kepada agen yang tidak jelas legalitas dan tanggung jawabnya," jelas Domi.
Jonrius: Jangan Hanya Tangkap Korban, Telusuri Aktor yang Mengendalikan
Sementara itu, Jonrius Sinurat, S.H., menilai persoalan tersebut harus dilihat melalui perspektif penegakan hukum, pengawasan administrasi negara, dan akuntabilitas lembaga yang memiliki kewenangan di kawasan pelabuhan internasional.
Sebagai wartawan sekaligus lulusan Sarjana Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara yang saat ini sedang menempuh pendidikan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Administrasi Negara, Jonrius menilai dugaan keberadaan jaringan pemberangkatan PMI nonprosedural tidak boleh berhenti pada pernyataan atau dugaan di ruang publik.
Menurutnya, informasi mengenai adanya pembayaran Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per orang yang diduga mengalir kepada sejumlah pihak di sepanjang jalur keberangkatan, sebagaimana diungkapkan seorang pengamat PMI berinisial RS kepada MimbarJurnalis.com, merupakan informasi yang patut ditindaklanjuti melalui penyelidikan profesional.
"Jika informasi mengenai aliran uang kepada sejumlah pihak di sepanjang jalur keberangkatan benar adanya, maka ini bukan lagi sekadar persoalan masyarakat yang tidak memahami prosedur. Ini harus menjadi pintu masuk bagi aparat untuk menelusuri dugaan praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, hingga kemungkinan adanya tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir," kata Jonrius.
Jonrius menegaskan, pelabuhan internasional merupakan fasilitas publik yang berada dalam sistem pengawasan negara. Karena itu, setiap tahapan pemeriksaan keberangkatan harus berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Pelabuhan internasional bukan ruang bebas pengawasan. Ada sistem, ada kewenangan, ada prosedur, dan ada tanggung jawab pejabat yang bertugas. Jika seseorang dapat berangkat melalui fasilitas pemeriksaan resmi, tetapi kemudian ditemukan bekerja tanpa memenuhi ketentuan penempatan dan perlindungan PMI, maka mekanisme pengawasan harus dievaluasi secara menyeluruh," pungkasnya.
Ia mengingatkan agar tidak serta-merta menyimpulkan adanya keterlibatan petugas hanya berdasarkan pengakuan atau keterangan pihak tertentu. Namun, informasi tersebut juga tidak boleh diabaikan.
Aparat penegak hukum perlu memeriksa bukti pembayaran, komunikasi antara calon pekerja dan agen, identitas perekrut, dokumen perjalanan, pola keberangkatan, serta kemungkinan adanya hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.
"Penegakan hukum harus berbasis alat bukti, bukan asumsi. Tetapi jangan pula menjadikan alasan belum adanya laporan resmi sebagai pembenaran untuk tidak melakukan pendalaman terhadap informasi yang memiliki kepentingan publik sebesar ini," ujar Jonrius.
Sejumlah Ketentuan Pidana Dapat Menjadi Dasar Penelusuran
Jonrius menjelaskan, terdapat sejumlah ketentuan perundang-undangan yang dapat menjadi rujukan aparat apabila ditemukan bukti mengenai pelanggaran dalam proses perekrutan dan penempatan PMI.
Pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Pasal 81 mengatur ancaman pidana terhadap orang perseorangan yang melaksanakan penempatan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69. Ketentuan tersebut mengancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar.
Pasal 83 juga mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja melaksanakan penempatan PMI tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp15 miliar.
Selanjutnya, Pasal 84 ayat (1) mengatur ancaman pidana terhadap pejabat yang dengan sengaja memberangkatkan PMI yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1), berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.
"Ketentuan tersebut harus menjadi perhatian. Apabila ditemukan orang perseorangan yang melakukan penempatan tanpa kewenangan atau pejabat yang dengan sengaja memberangkatkan PMI tanpa kelengkapan dokumen yang diwajibkan, aparat harus menguji unsur-unsur pidananya secara objektif," tegas Jonrius.
Selain itu, apabila ditemukan unsur membawa seseorang masuk atau keluar wilayah negara secara tidak sah dengan tujuan memperoleh keuntungan, penyidik juga dapat mengkaji penerapan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Ketentuan tersebut mengatur tindak pidana penyelundupan manusia dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun serta denda Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar.
Namun, Jonrius menegaskan, ketentuan penyelundupan manusia tidak otomatis berlaku hanya karena seseorang bekerja secara nonprosedural. Harus dibuktikan unsur perbuatan membawa atau memerintahkan membawa seseorang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah negara tujuan.
Demikian pula, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3, dapat ditelaah apabila ditemukan unsur perekrutan, pengangkutan, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, atau perbuatan lain yang ditujukan untuk eksploitasi.
"Jangan mencampuradukkan pelanggaran administratif, tindak pidana penempatan PMI, penyelundupan manusia, dan perdagangan orang. Masing-masing memiliki unsur hukum yang berbeda. Justru penyidik harus bekerja cermat agar pihak yang benar-benar bertanggung jawab dapat diproses berdasarkan ketentuan yang tepat," kata Jonrius.
Harbour Bay dan Batam Center Perlu Dievaluasi
Jonrius juga menyoroti penyebutan Pelabuhan Internasional Harbour Bay dan Batam Center dalam pemberitaan MimbarJurnalis.com.
Menurutnya, kedua pelabuhan tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi pengawasan berbasis risiko, tanpa menggeneralisasi bahwa seluruh aktivitas keberangkatan di sana bermasalah.
Ia meminta aparat kepolisian, keimigrasian, instansi pelindungan PMI, serta pengelola pelabuhan melakukan koordinasi dan pemeriksaan terhadap pola keberangkatan yang mencurigakan.
"Jangan sampai pengawasan hanya terlihat ketat di atas kertas, tetapi tidak mampu mendeteksi praktik yang diduga berlangsung berulang. Negara harus memastikan setiap pintu keberangkatan internasional benar-benar berfungsi sebagai pintu pemeriksaan, bukan justru menjadi celah yang dimanfaatkan jaringan tertentu," lanjut Jonrius.
Ia juga meminta agar penanganan perkara tidak berhenti pada pemeriksaan calon PMI, melainkan mengarah kepada pihak yang merekrut, mengatur, menerima pembayaran, dan memperoleh keuntungan apabila memang ditemukan keterlibatan mereka.
Jangan Biarkan Deportasi Menjadi Siklus Tanpa Akhir
Kedua tokoh tersebut menilai angka deportasi 5.602 WNI sepanjang 10 bulan 2026 harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah pusat maupun daerah.
Pemulangan warga negara memang merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Namun, keberhasilan perlindungan PMI tidak cukup diukur dari berapa banyak WNI yang berhasil dipulangkan ketika menghadapi masalah di luar negeri.
Keberhasilan juga harus diukur dari kemampuan negara mencegah keberangkatan berisiko, memberantas pihak yang mengeksploitasi kebutuhan ekonomi masyarakat, serta menyediakan akses pekerjaan dan informasi migrasi yang aman.
"Kalau hari ini seseorang dideportasi, kemudian beberapa bulan berikutnya kembali berangkat melalui jalur yang sama, berarti ada persoalan mendasar yang belum diselesaikan. Jangan sampai negara hanya sibuk menangani akibat, tetapi membiarkan penyebabnya terus beroperasi," tegas Jonrius.
Domi menambahkan bahwa perlindungan pekerja migran harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab satu atau dua lembaga.
"Jangan biarkan masyarakat berjuang sendiri menghadapi jaringan yang lebih kuat secara ekonomi dan informasi. Negara harus hadir sebelum masyarakat menjadi korban, bukan hanya setelah mereka ditangkap atau dideportasi," kata Domi.
Keduanya berharap aparat penegak hukum dan instansi terkait memberikan perhatian serius terhadap informasi yang telah dipublikasikan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait, termasuk instansi pengawasan pelabuhan, keimigrasian, kepolisian, serta lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelindungan dan penempatan PMI, guna memperoleh penjelasan dan keberimbangan informasi. (*/Js)
Editor: Red



















