 |
| Foto: Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, S.E., M.M. (dok/ist) |
Tanjungpinang, JejakSiber.com – Memasuki satu tahun pemerintahan Gubernur Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, sorotan tajam datang dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, S.E., M.M., menilai kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, khususnya dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Wahyu, hingga awal 2026, kontribusi BUMD terhadap PAD melalui dividen masih sangat minim. Padahal, BUMD diharapkan menjadi ujung tombak penguatan fiskal daerah di tengah tekanan kebijakan efisiensi dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Masih jauh dari kata memuaskan. BUMD ini merupakan ujung tombak untuk menambah PAD, tapi realitanya belum sesuai harapan,” ujar Wahyu, Sabtu (21/2/26).
Ketergantungan Pajak Kendaraan
Wahyu juga menyoroti struktur PAD Kepri yang hingga kini masih didominasi pajak kendaraan bermotor. Kondisi tersebut dinilai ironis mengingat 96 persen wilayah Kepri merupakan lautan, sementara daratan hanya sekitar 4 persen.
“PAD kita justru bertumpu pada sektor darat yang wilayahnya sangat kecil. Potensi laut yang begitu luas belum tergarap optimal,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah provinsi belum serius mengembangkan sektor-sektor strategis berbasis kemaritiman, seperti perikanan, jasa pelabuhan, logistik, dan pengelolaan kawasan pesisir. Padahal, secara geografis, Kepri memiliki posisi strategis di jalur pelayaran internasional.
Tantangan dan Target 2026
Sebagai legislator dua periode, Wahyu berharap seluruh BUMD milik Pemprov Kepri sudah mampu memberikan dividen signifikan pada tahun 2026. Ia mendorong pembenahan manajemen dan ekspansi usaha secara terukur, bukan sekadar mengandalkan tambahan penyertaan modal dari APBD.
“BUMD jangan hanya berharap penambahan modal. Harus ada inovasi usaha dan perluasan sektor garapan. Kalau tidak, akan terus membebani APBD,” katanya.
Wahyu juga mendorong ekstensifikasi pajak dengan mencari sumber penerimaan baru yang sah dan produktif. Menurutnya, langkah ini penting agar pembangunan tetap berjalan, terutama untuk pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kita butuh PAD yang kuat agar program pembangunan sekolah, tunjangan guru, hingga kesejahteraan tenaga kesehatan tetap terjamin,” ujarnya.
Pernyataan Wahyu ini menjadi pengingat bahwa satu tahun pemerintahan bukan sekadar momentum evaluasi, melainkan titik krusial pembuktian kinerja, khususnya dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah berbasis potensi maritim. (Js)
Editor: Red
