Header Ads Widget

PWI Kepri Tak Undang Gubernur, Komunikasi Pemprov Disorot

Foto: PWI Kepri Tak Undang Gubernur, Komunikasi Pemprov Disorot. (dok/ist)

Batam, JejakSiber.com – Tidak hadirnya Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dalam Pelantikan Ulang Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri masa bakti 2023–2028 di Ballroom Harmoni One, Batam Center, Kamis (17/9/2026), ternyata bukan sekadar persoalan ketidakhadiran seorang pejabat dalam agenda organisasi.

Persoalan tersebut justru berkembang menjadi bahan evaluasi serius di kalangan pimpinan media yang tergabung dalam Forum Pemred PWI Kepri.

Dalam diskusi rutin Forum Pemred PWI Kepri di Graha PWI Kepri, Ruko Purimas, Batam, Selasa (22/9/2026), sejumlah pemimpin redaksi mempertanyakan keputusan panitia yang tidak mengundang orang nomor satu di Provinsi Kepri tersebut.

Pertanyaan yang muncul bukan semata soal protokoler, melainkan menyangkut pola komunikasi antara Pemerintah Provinsi Kepri dengan organisasi pers serta insan media yang selama ini menjadi salah satu mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani, kemudian memberikan penjelasan secara terbuka di hadapan para pimpinan media. Ia mengakui bahwa Gubernur Kepri memang sengaja tidak diundang dalam agenda pelantikan tersebut.

Keputusan itu, menurut Saibansah, bukan dimaksudkan sebagai upaya memutus hubungan silaturahmi, melainkan lahir dari pertimbangan realistis setelah upaya komunikasi sebelumnya tidak memperoleh respons.

"Ya, kami pesimis Gubernur bisa hadir dalam gelaran ini. Sebelumnya kita sudah tiga kali bersurat resmi untuk bersilaturahmi dan audiensi, hanya saja tidak mendapat respons. Jadi kami tidak yakin beliau bisa hadir juga," ungkap Saibansah di hadapan para pimpinan media.

Pernyataan tersebut sekaligus membuka persoalan yang lebih besar. Jika komunikasi antara organisasi pers dan pemerintah daerah tidak berjalan optimal, ruang dialog yang seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat melalui pers berpotensi semakin menyempit.

Situasi itu menjadi semakin kontras karena sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepri justru hadir dalam agenda pelantikan PWI Kepri.

Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan hingga Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo hadir langsung dalam kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi terhadap peran pers dalam menjaga stabilitas daerah. Wakapolda hadir mewakili Kapolda Kepri yang pada saat bersamaan mengikuti agenda internal di tempat yang sama.

Kontras tersebut kemudian menjadi perhatian dalam diskusi Forum Pemred PWI Kepri. Ketika sejumlah lembaga negara dapat hadir dan membuka ruang komunikasi dengan insan pers, absennya Gubernur yang bahkan tidak diundang karena alasan pesimisme terhadap kehadiran menjadi persoalan tersendiri untuk dievaluasi.

Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepri, Rinaldi Samjaya, yang turut hadir mendampingi Ketua Forum Pemred PWI Kepri, Marganas Nainggolan, turut memberikan tanggapan.

Menurut Rinaldi, persoalan tersebut tidak berdiri sendiri dan berkaitan dengan pola perhatian pemerintah provinsi terhadap pers selama ini.

"Memang kalau kita cermati selama ini, Gubernur Kepri agaknya memang kurang perhatian terhadap pers," ujar Rinaldi menanggapi gejolak pertanyaan para Pemred.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam forum. Sebab, hubungan pemerintah dengan pers bukan hanya persoalan menghadiri kegiatan seremonial, tetapi juga menyangkut keterbukaan komunikasi, akses informasi, serta ruang dialog terhadap berbagai persoalan publik.

Di sisi lain, PWI Kepri menegaskan bahwa roda organisasi tetap berjalan. Ketidakhadiran ataupun tidak diundangnya Gubernur tidak menjadi alasan untuk menghentikan agenda organisasi.

Dengan mengusung spirit "DNA Pejuang" serta arahan dari Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, PWI Kepri melanjutkan agenda penataan organisasi dan peningkatan profesionalisme wartawan.

Rangkaian kegiatan Orientasi Keorganisasian dan Kewartawanan (OKK) hingga Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar pada 18–19 September 2026 di BP Batam tetap berlangsung.

Peristiwa ini pada akhirnya menyisakan pertanyaan yang lebih luas mengenai sejauh mana komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers dapat dibangun secara terbuka dan berkelanjutan.

Pers memiliki fungsi penting dalam menyampaikan informasi sekaligus melakukan kontrol sosial. Karena itu, ruang dialog antara pemerintah dan pers menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

PWI Kepri sendiri menyatakan akan tetap menjalankan fungsi dan agenda organisasinya. Namun, persoalan tidak adanya respons terhadap tiga surat audiensi yang disebutkan Ketua PWI Kepri tetap menjadi catatan yang patut mendapat penjelasan lebih lanjut dari pihak Pemerintah Provinsi Kepri.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan tanggapan bagi Pemerintah Provinsi Kepri maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan atas persoalan tersebut demi menjaga keberimbangan pemberitaan. (*)

Editor: Js