 |
| Foto : Ilustrasi (kiri), logo Dewan Pers (kanan). (dok/ist) |
Jakarta, JejakSiber.com – Polemik kebebasan pers kembali mencuat setelah CNN Indonesia melaporkan pencabutan kartu identitas Pers Istana milik jurnalisnya, Diana Valencia, oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden pada Sabtu (27/9/25). Informasi ini pertama kali dipublikasikan oleh CNN Indonesia dan telah mendapat sorotan luas.l
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, mengonfirmasi bahwa seorang staf BPMI mendatangi kantor CNN Indonesia TV di Jalan Kapten P. Tendean, Jakarta, untuk mengambil langsung kartu identitas liputan Istana yang digunakan Diana.
“Benar telah terjadi pencabutan ID Pers Istana atas nama Diana Valencia, Sabtu 27 September 2025, sekitar pukul 19.15,” ujar Titin dalam keterangan tertulis yang dikutip dari CNN Indonesia, Minggu (28/9/25).
Titin menyatakan kaget sekaligus mempertanyakan dasar hukum pencabutan ID tersebut. CNN Indonesia, menurutnya, telah mengirimkan surat resmi ke BPMI dan Kementerian Sekretaris Negara guna meminta klarifikasi. Pertanyaan yang dilontarkan Diana kepada Presiden Prabowo mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut Titin relevan dengan kepentingan publik.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat menilai tindakan itu berpotensi menghambat kerja jurnalistik. “Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas jurnalistik,” katanya.
Ia menegaskan kembali amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kemerdekaan pers dan melindungi wartawan. Dewan Pers juga meminta agar akses liputan Diana segera dipulihkan.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi enggan menanggapi secara langsung saat ditanya media. “Kita fokus bereskan MBG dulu, jangan sampai ada kejadian lagi,” ujarnya singkat usai konferensi pers di Kementerian Kesehatan.
Kasus ini menjadi pengingat penting mengenai rentannya kebebasan pers di Indonesia, terutama ketika liputan media menyentuh isu-isu sensitif yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. (*)
Editor : Js
Sumber utama: CNN Indonesia
