 |
| Foto: Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak (kiri) dan Ketua Umum HBB, Lamsiang Sitompul, S.H., M.H. (kanan). (dok/ist) |
Medan, JejakSiber.com – Polemik yang muncul setelah aksi unjuk rasa terkait kebijakan penataan lokasi pengelolaan limbah daging nonhalal di Kota Medan terus menuai respons dari berbagai pihak. Jika sebelumnya Dewan Pimpinan Daerah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (DPD MABMI) Kota Medan meminta Kapolri mengevaluasi Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, kini dukungan justru datang dari organisasi masyarakat Horas Bangso Batak (HBB).
Ketua Umum HBB, Lamsiang Sitompul, S.H., M.H. menilai permintaan evaluasi terhadap Kapolrestabes Medan karena memimpin doa saat situasi aksi demonstrasi berlangsung merupakan pandangan yang tidak tepat dan terkesan berlebihan.
Menurut Lamsiang, tindakan Kapolrestabes saat itu justru merupakan langkah tepat untuk meredam ketegangan yang sempat memanas antara massa aksi dengan Pemerintah Kota Medan.
“Menyikapi pendapat mereka yang meminta Kapolri mencopot Kapolrestabes Medan karena memimpin doa, menurut saya itu tidak tepat dan sangat berlebihan,” kata Lamsiang Sitompul kepada media ini, Sabtu (7/3/26).
Pengacara ternama di Kota Medan itu menjelaskan, saat aksi berlangsung situasi di lapangan sudah cukup panas. Massa aksi menuntut agar Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 500/7.1/1540 tentang penataan lokasi pengelolaan limbah daging nonhalal segera dicabut. Namun di sisi lain, Wali Kota Medan dinilai masih mempertahankan kebijakan tersebut.
Kondisi itu membuat dialog antara kedua pihak menemui jalan buntu dan memicu ketegangan yang berpotensi memicu kericuhan.
“Situasi saat itu sudah memanas dan tidak ada titik temu antara pendemo dengan Wali Kota. Pendemo minta surat edaran dicabut, sementara wali kota terkesan mempertahankan. Kondisinya sudah genting,” jelasnya.
Dalam situasi seperti itu, lanjut Lamsiang, langkah Kapolrestabes Medan yang memimpin doa justru mampu menurunkan tensi ketegangan di lapangan.
Menurutnya, doa tersebut membuat suasana yang sebelumnya panas menjadi lebih sejuk dan menenangkan emosi massa aksi.
“Dengan adanya doa yang dipimpin Kapolrestabes, suasana yang tadinya panas menjadi lebih sejuk. Pendemo yang tadinya emosi menjadi lebih tenang. Orang juga jadi malu kalau sampai melakukan tindakan anarkis,” ujarnya.
Ia bahkan menilai pendekatan humanis seperti itu kerap digunakan aparat keamanan dalam meredam konflik sosial di tengah masyarakat.
Sebagai contoh, Lamsiang menyinggung peristiwa demonstrasi di Mabes Polri beberapa waktu lalu, di mana aparat menyambut massa aksi dengan pendekatan kultural dan religius untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif.
“Waktu ada demo di Mabes Polri, polisi menyambut pendemo dengan memakai kopiah, sorban, bahkan ada yang memakai hijab. Itu kan bagian dari pendekatan untuk menyejukkan suasana,” katanya.
Karena itu, ia menilai tidak tepat jika tindakan Kapolrestabes Medan justru dipersoalkan hingga muncul desakan untuk mengevaluasi jabatannya.
Sebaliknya, Lamsiang menegaskan langkah tersebut harus dilihat sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan.
“Saya pikir tindakan Kapolrestabes Medan itu sudah benar dalam rangka menenangkan situasi saat itu,” tegasnya.
Polemik ini sebelumnya mencuat setelah DPD MABMI Kota Medan menyampaikan kekhawatiran bahwa tindakan Kapolrestabes memimpin doa saat berlangsungnya aksi demonstrasi dapat menimbulkan berbagai tafsir di tengah masyarakat.
MABMI bahkan meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi posisi Kapolrestabes Medan untuk mencegah potensi gesekan sosial yang lebih luas.
Namun di tengah perdebatan tersebut, sejumlah pihak menilai langkah yang dilakukan Kapolrestabes Medan justru merupakan bentuk pendekatan persuasif untuk meredam konflik dan menjaga situasi tetap kondusif. (*/Red)
Editor: Js
