 |
| Foto: Wahyu Wahyudin: PAD Kepri Jangan Dibangun dari Beban Rakyat. (dok/ist/ss) |
Batam, JejakSiber.com – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dari Fraksi PKS, Wahyu Wahyudin, S.E., M.M., mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan masyarakat sebagai sumber utama dalam mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pernyataan tersebut disampaikan Wahyu dalam pesan resmi yang dikirimkan kepada redaksi media dalam bentuk rekaman video, Senin (16/3/2026). Dalam pernyataannya, anggota Komisi II DPRD Kepri yang telah menjabat dua periode itu menilai Kepri memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, sehingga peningkatan PAD seharusnya tidak dibangun dari pungutan yang membebani rakyat.
“Pendapatan asli daerah tidak boleh dibangun dari penderitaan masyarakat kecil. PAD tidak boleh hanya lahir dari pungutan masyarakat,” tegas Wahyu.
Ia menilai, dengan posisi geografis yang strategis serta kekayaan sumber daya laut, Kepri seharusnya mampu menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia.
Menurutnya, selama puluhan tahun tinggal dan mengamati perkembangan daerah tersebut, ia melihat Kepri dianugerahi berbagai keunggulan ekonomi yang semestinya mampu memberikan kesejahteraan lebih besar bagi masyarakat.
“Kepri bukan daerah yang miskin potensi. Kita punya laut luas, jalur perdagangan strategis, pelabuhan, dan sumber daya kelautan yang luar biasa,” ujarnya.
Namun di sisi lain, Wahyu menilai masih muncul pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah kekayaan tersebut sudah benar-benar dirasakan oleh rakyat Kepri.
Ia menegaskan bahwa peningkatan PAD harus dibangun melalui pengelolaan potensi ekonomi daerah secara jujur, transparan, dan berpihak kepada masyarakat, bukan melalui kebijakan yang justru menambah beban rakyat.
Menurut Wahyu, sektor perdagangan, transportasi laut, pelabuhan, hingga sumber daya kelautan merupakan potensi yang dapat dikelola secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa harus menekan masyarakat dengan berbagai pungutan.
“Jika semua potensi itu dikelola dengan amanah, maka PAD akan tumbuh besar tanpa harus menguras kantong masyarakat,” katanya.
Wahyu juga menekankan bahwa tujuan utama setiap kebijakan pemerintah daerah harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia menilai sudah saatnya paradigma pembangunan daerah benar-benar menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.
“Rakyat bukan objek yang terus dibebani. Rakyat adalah pemilik negeri ini yang harus dimakmurkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan PAD seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, manfaat dari pertumbuhan pendapatan daerah harus langsung dirasakan oleh rakyat melalui berbagai program pembangunan yang konkret.
Beberapa sektor yang ia soroti antara lain peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan yang lebih baik, serta terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat Kepri.
“Ketika PAD meningkat, yang pertama merasakan manfaatnya haruslah rakyat,” kata Wahyu.
Di akhir pernyataannya, ia juga mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Riau untuk bersatu menjaga dan membangun daerah dengan semangat kejujuran serta amanah dalam pengelolaan pemerintahan.
“Daerah yang kuat adalah daerah yang rakyatnya sejahtera,” pungkasnya. (Js)
Editor: Red
