 |
| Foto: Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, S.E., M.M. (dok/ist/sijoritoday) |
Tanjungpinang, JejakSiber.com – Rencana pemerintah pusat menetapkan Pulau Poto di Kabupaten Bintan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menuai penolakan dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, S.E., M.M. secara tegas mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut karena dinilai belum tentu membawa dampak nyata bagi masyarakat daerah.
“Kita mempertanyakan apa urgensinya menjadikan Pulau Poto sebagai PSN. Apakah benar-benar untuk kepentingan masyarakat atau hanya untuk kepentingan pihak tertentu,” kata Wahyu kepada media, Selasa (17/3/26).
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai pengalaman proyek-proyek besar sebelumnya di Kepulauan Riau justru menunjukkan hasil yang tidak sebanding dengan harapan masyarakat.
Ia mencontohkan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang di Kabupaten Bintan yang hingga kini dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.
Menurut Wahyu, keberadaan kawasan industri tersebut belum mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan, baik untuk Pemerintah Provinsi Kepri maupun Pemerintah Kabupaten Bintan.
“Galang Batang sampai sekarang belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD daerah. Bahkan sektor tenaga kerjanya lebih banyak diisi oleh tenaga kerja asing,” ujarnya.
Wahyu bahkan membeberkan fakta yang menurutnya cukup memprihatinkan. Berdasarkan data yang ia terima, sekitar 70 persen pekerja di kawasan tersebut merupakan warga negara asing (WNA).
Kondisi itu, kata dia, sangat ironis di tengah tingginya angka pengangguran di Bintan yang hingga kini masih menjadi persoalan serius bagi masyarakat setempat.
“Bagaimana mungkin kita membuka proyek besar tetapi masyarakat lokal justru tidak mendapatkan manfaat utama. Ini sangat ironis,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar rencana penetapan PSN di Pulau Poto tidak hanya menjadi proyek besar di atas kertas yang menguntungkan investor, tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat tempatan.
Wahyu juga mengaku khawatir status PSN justru membuka ruang bagi kepentingan ekonomi kelompok tertentu tanpa memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Riau.
“Saya menolak rencana ini karena sampai saat ini belum terlihat bagaimana proyek tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kepri, khususnya warga Bintan,” katanya.
Sebagai anggota DPRD Kepri yang telah menjabat selama dua periode, Wahyu menegaskan pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan program pembangunan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat.
“Yang dibutuhkan masyarakat Kepri adalah proyek yang membuka lapangan kerja bagi warga lokal dan meningkatkan ekonomi daerah, bukan proyek besar yang hanya menguntungkan segelintir pihak,” pungkasnya. (Red/*)
Editor: Js
