 |
| Foto: Raker IKRH Sorong Raya Tetapkan Program Kerja 2026–2030. (dok/ist) |
Sorong, JejakSiber.com – Ikatan Keluarga Risapori Henalatu (IKRH) Sorong Raya menggelar rapat kerja (Raker) untuk menyusun sekaligus menetapkan arah program organisasi periode 2026–2030. Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat konsolidasi internal dan memastikan program organisasi dapat menjangkau seluruh anggota.
Raker berlangsung di Aula Gereja Zoar, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (25/8/2026).
Kegiatan dipimpin Ketua IKRH Sorong Raya, Drs. Ec. Jhon Lewerissa, didampingi Wakil Ketua Jongky R. Fonataba, S.E., M.M., serta Sekretaris Japie Haurissa, S.E., M.MPd. Raker mengusung tema “Satu Langkah, Satu Tujuan untuk Mewujudkan Ikatan Keluarga Risapori Henalatu Sorong Raya yang Lebih Baik”.
Sekitar 40 peserta yang terdiri atas pengurus, penasihat, dan anggota IKRH hadir dalam kegiatan tersebut. Raker menjadi forum untuk membahas berbagai agenda organisasi sekaligus menyusun program yang akan menjadi pedoman kepengurusan selama empat tahun mendatang.
Sekretaris IKRH Sorong Raya, Japie Haurissa, mengatakan Raker digelar untuk menyusun, membahas, dan menetapkan program kerja organisasi periode 2026–2030.
Menurut dia, program yang telah ditetapkan nantinya tidak hanya dijalankan, tetapi juga akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaannya tetap sesuai kebutuhan organisasi.
“Program-program yang telah disusun ini nantinya akan kita lihat dan evaluasi secara berkala, baik per semester maupun per caturwulan, sehingga pelaksanaannya dapat terus dipantau dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi,” ujar Japie.
Dalam proses penyusunan program, IKRH membentuk sejumlah bidang yang memiliki tanggung jawab sesuai dengan ruang lingkup masing-masing. Bidang tersebut antara lain Kerohanian, Diakonia, Sumber Daya Manusia (SDM), Kesehatan dan Kebugaran, Hukum dan Advokasi, Ekonomi dan Keuangan, Perlengkapan, Aset dan Transportasi, Humas dan Multimedia, serta Kepemudaan dan Olahraga.
Selain itu, Raker juga menetapkan koordinator untuk empat rayon sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi.
Masing-masing bidang kemudian memaparkan program kerja yang telah disusun. Peserta diberikan kesempatan menyampaikan masukan, usul, maupun saran perbaikan terhadap program yang diajukan. Setelah melalui pembahasan dan mendapatkan persetujuan, seluruh hasil Raker kemudian disahkan oleh Ketua IKRH Sorong Raya.
Ketua IKRH Sorong Raya, Jhon Lewerissa, mengapresiasi keterlibatan pengurus dan anggota dalam pelaksanaan Raker tersebut. Ia menegaskan seluruh program periode 2026–2030 diarahkan agar dapat menyentuh dan melibatkan seluruh anggota IKRH.
“Semua program kerja selama empat tahun ke depan, periode 2026–2030, telah kita bahas. Program-program ini disusun agar dapat menyentuh seluruh anggota,” kata Jhon.
Ia menjelaskan, salah satu perhatian organisasi adalah mendorong anggota untuk lebih aktif dalam kegiatan ibadah serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan badan pengurus.
Selain aspek kerohanian, program pendidikan dan pemberdayaan juga menjadi bagian dari agenda organisasi. Menurut Jhon, berbagai program tersebut merupakan tanggung jawab pengurus untuk diwujudkan sesuai keputusan dan program kerja yang telah ditetapkan bersama.
Jhon optimistis kepengurusan IKRH periode 2026–2030 mampu membawa perubahan positif bagi organisasi.
“Kami percaya, setelah kepengurusan yang baru ini dipercayakan kepada kami bersama Wakil Ketua Jongky Fonataba, akan ada perubahan yang lebih baik untuk empat tahun ke depan,” ujarnya.
Tidak hanya berkonsentrasi pada penguatan internal, IKRH juga menyatakan komitmennya untuk membangun sinergi dengan pemerintah daerah. Jhon menegaskan organisasi siap mendukung program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Sorong maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Sebagai bagian dari masyarakat yang hidup dan beraktivitas di wilayah Papua Barat Daya, anggota IKRH dinilai memiliki tanggung jawab untuk ikut mengambil bagian dalam pembangunan daerah.
“Melalui program kerja yang ada di IKRH, kami pasti akan mendukung semua program kerja yang dibuat oleh Pemerintah Kota Sorong maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,” katanya.
Jhon menyebut keberadaan anggota IKRH tidak hanya berada di Kota Sorong, tetapi juga tersebar di sejumlah daerah di Papua Barat Daya, di antaranya Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Tambrauw, dan Maybrat.
“Kami percaya anggota IKRH yang ada di berbagai daerah ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah kota maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,” ujarnya.
Raker tersebut kemudian menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Salah satunya adalah persetujuan penambahan struktur organisasi pada masing-masing bidang guna mendukung pelaksanaan program kerja.
Peserta Raker juga menyepakati perubahan nama organisasi dari Ikatan Keluarga Risapori Henalatu Sorong Raya menjadi Ikatan Keluarga Risapori Henalatu Papua Barat Daya.
Perubahan nama tersebut menjadi salah satu keputusan strategis dalam Raker seiring dengan cakupan keberadaan anggota IKRH yang tersebar di sejumlah wilayah Papua Barat Daya.
Selain itu, peserta menyepakati pelantikan pengurus yang direncanakan berlangsung pada 9 Januari 2027, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 IKRH. Agenda tersebut direncanakan turut dihadiri Gubernur Maluku dan Raja Nalahia.
Raker juga mengesahkan seluruh program kerja yang diajukan masing-masing bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan organisasi selama periode 2026–2030.
Kesepakatan lainnya adalah pemberlakuan kewajiban pembayaran iuran bagi seluruh anggota. Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya untuk mendukung keberlangsungan organisasi sekaligus memastikan berbagai program kerja IKRH di Papua Barat Daya dapat berjalan.
Dengan ditetapkannya seluruh program kerja dan sejumlah keputusan organisasi tersebut, IKRH memasuki periode kepengurusan 2026–2030 dengan agenda yang diarahkan pada penguatan organisasi, peningkatan partisipasi anggota, pemberdayaan, serta kontribusi terhadap pembangunan di Papua Barat Daya. (Jos)
Editor: Js
