 |
| Foto : Teo Hanpalam, aktivis Forum Aktivis Hak Asasi Manusia (FAHAM) (kiri), tangkapan layar video mobil kendaraan taktis (Rantis) Brimob melindas driver ojek online (tengah), Presiden Prabowo (kanan). (dok/ist) |
Jakarta, JejakSiber.com – Tragedi meninggalnya seorang driver ojek online (Ojol) yang dilindas mobil taktis aparat saat aksi demonstrasi, Kamis (28/8/25) kembali memantik gelombang kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Teo Hanpalam, aktivis Forum Aktivis Hak Asasi Manusia (FAHAM), menilai peristiwa tersebut mencerminkan watak represif rezim yang anti kritik, dan mendesak Presiden Prabowo segera turun.
“Demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara. Ketika aparat justru mencelakai rakyat yang menyuarakan pendapat, maka jelas pemerintah telah gagal menjalankan mandat demokrasi. Karena itu saya mendesak Pak Prabowo turun, memenuhi tuntutan mahasiswa dan masyarakat sipil,” tegas Teo, yang juga kandidat doktor Universitas Diponegoro Semarang kepada media ini, Jumat (29/8/25).
Ia menyoroti, tindakan aparat yang mengakibatkan korban jiwa tidak bisa ditoleransi. Menurutnya, peristiwa ini mengingatkan kembali pada trauma kelam Orde Baru, ketika suara perlawanan rakyat dibungkam dengan kekerasan.
“Oknum aparat harus diproses secara adil dan transparan. Jika dibiarkan, Indonesia hanya akan mengulang pola represif masa lalu. Kapolri pun sebaiknya turun, karena rakyat tidak bisa lagi menaruh harapan pada institusi yang justru melukai masyarakat,” ujarnya.
Teo juga menyinggung ketimpangan sosial-ekonomi yang kian mencolok di bawah pemerintahan Prabowo. Menurutnya, rakyat terus dibebani dengan kondisi ekonomi sulit, sementara para elit politik justru berpesta pora dengan kenaikan gaji dan berbagai tunjangan.
“Pemerintah seperti kehilangan empati. Di saat rakyat kesulitan mencari kerja, menghadapi PHK massal, dan tingkat kemiskinan meningkat, elit justru memperkaya diri. Ini bukti negara tidak lagi berdiri untuk rakyat,” katanya.
Aktivis FAHAM itu menegaskan, tugas pemerintahan adalah menyejahterakan rakyat, bukan melayani kepentingan segelintir elit.
“Prabowo harus menjawab tuntutan mahasiswa dan masyarakat sipil. Jika tidak, maka desakan agar ia turun bukan lagi sekadar seruan moral, tapi kebutuhan mendesak demi menyelamatkan demokrasi dan kehidupan rakyat,” tutup Teo Hanpalam. (Red/*)
Editor : Js
