 |
| Foto : “Kepri Menggugat”: GMNI dan Aliansi Mahasiswa Tuntut Perubahan Nasional di DPRD Kepri. (dok/ist/Jul) |
Ratusan Mahasiswa Kepulauan Riau Geruduk DPRD, GMNI Tegaskan Aksi Murni Suara Rakyat
Tanjungpinang, JejakSiber.com — Ratusan mahasiswa dari berbagai daerah di Kepulauan Riau (Kepri) turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri, Senin (1/9/25). Aksi tersebut merupakan gabungan dari Aliansi Cipayung Plus Kepri, Aliansi Mahasiswa Kepri, dan Aliansi BEM Tanjungpinang-Bintan.
 |
| Foto : “Kepri Menggugat”: GMNI dan Aliansi Mahasiswa Tuntut Perubahan Nasional di DPRD Kepri. (dok/ist/Jul) |
Sehari sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kepri mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di bawah naungannya. Instruksi tersebut diikuti oleh tiga DPC, yakni GMNI Tanjungpinang-Bintan, GMNI Batam, dan GMNI Lingga. Mereka kemudian bergabung dengan aliansi mahasiswa lainnya untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
Mengusung tema “Kepri Menggugat, Selamatkan Indonesia”, aksi ini menjadi bentuk konsolidasi dan perlawanan mahasiswa atas kondisi politik nasional serta respon pemerintah yang dianggap belum memadai dalam menangani situasi sosial di berbagai daerah.
 |
| Foto : “Kepri Menggugat”: GMNI dan Aliansi Mahasiswa Tuntut Perubahan Nasional di DPRD Kepri. (dok/ist/Jul) |
Ketua DPD GMNI Kepri, Heri Purba, menyatakan aksi ini merupakan respon atas upaya pelemahan dan pembelahan gerakan mahasiswa, terutama di Batam.
“Aksi ini adalah bantahan terhadap segala bentuk klaim sepihak yang mengatasnamakan mahasiswa Kepri. Gerakan kami murni, terstruktur, dan tidak bisa digembosi,” tegas Heri.
Heri juga mengingatkan agar massa tetap menjaga ketertiban selama menyampaikan aspirasi.
“Semua anggota GMNI Kepri adalah tanggung jawab saya. Sampaikan aspirasi, jaga barisan, jangan terprovokasi,” tambahnya.
Selain itu, Heri menyoroti tindakan represif aparat dalam penanganan aksi di berbagai daerah dan mendesak negara bertanggung jawab atas jatuhnya korban sipil.
13 Tuntutan Aksi Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa 13 tuntutan utama yang disampaikan secara lisan dan tertulis kepada DPRD Kepri, yaitu:
1. DPRD Provinsi Kepri menyatakan dukungan terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset.
2. Evaluasi total pola penanganan aksi massa dan reformasi institusi Polri.
3. Pencabutan tunjangan tambahan anggota DPR RI.
4. Pengesahan RUU Daerah Kepulauan.
5. Penghentian program makan bergizi gratis, dialihkan untuk kesejahteraan tenaga pendidik.
6. Reformasi pajak perburuhan, termasuk penghapusan pajak THR, pesangon, JHT, dan pekerja perempuan.
7. Pemberhentian anggota dewan yang dinilai menyakiti hati rakyat.
8. Penyelesaian krisis nasional secara tegas oleh Presiden RI.
9. Penolakan terhadap wacana darurat militer.
10. Penolakan kenaikan pajak yang membebani rakyat.
11. Tindakan hukum terhadap pelaku pembungkaman demonstrasi.
12. Penegakan prinsip hukum dan etika oleh semua lembaga negara.
13. Pernyataan resmi DPRD Kepri mendukung tuntutan aksi ini.
 |
| Foto : “Kepri Menggugat”: GMNI dan Aliansi Mahasiswa Tuntut Perubahan Nasional di DPRD Kepri. (dok/ist/Jul) |
Sekretaris DPC GMNI Lingga, Said Farhan, menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan hanya membawa isu nasional, tetapi juga aspirasi rakyat Lingga.
“Ini karena kemarahan rakyat kepada wakilnya, dan terhadap aparat kepolisian yang represif hingga menimbulkan korban jiwa. RUU Daerah Kepulauan belum direalisasikan, sementara masyarakat pesisir dan nelayan masih terabaikan,” ungkap Said.
 |
| Foto : “Kepri Menggugat”: GMNI dan Aliansi Mahasiswa Tuntut Perubahan Nasional di DPRD Kepri. (dok/ist/Jul) |
Hal senada disampaikan Ketua DPC GMNI Tanjungpinang-Bintan, Gabriel Renaldi Hutauruk. Ia menilai minimnya keberpihakan anggota DPR RI dari Kepri terhadap masyarakat kepulauan.
“Empat wakil kita di Senayan tidak mewakili suara rakyat Kepri. Tidak ada kebijakan yang berpihak pada nelayan, pesisir, atau daerah kepulauan,” kata Gabriel.
Gabriel juga menegaskan bahwa aksi ini merupakan hasil konsolidasi solid antar DPC yang mengikuti instruksi DPD GMNI Kepri.
“Aksi kami adalah bentuk penolakan terhadap klaim palsu atas nama mahasiswa Kepri, khususnya di Batam. Kami tegak lurus dalam satu barisan DPD GMNI Kepri,” ujarnya.
GMNI Batam Gabung Aksi di Tanjungpinang
Alih-alih menggelar aksi di Batam, Ketua DPC GMNI Batam, Alwie Djaelani, memilih berangkat ke Tanjungpinang bersama sepuluh kader lainnya. Mereka bertolak melalui Pelabuhan Roro Punggur pada 30 Agustus menuju Pelabuhan Roro Tanjung Uban, lalu melanjutkan perjalanan darat ke Sekretariat GMNI Tanjungpinang-Bintan.
“Mengingat instruksi dari DPD GMNI Kepri untuk turun ke jalan bersama rakyat, kami memilih aksi di DPRD Provinsi,” kata Alwie.
 |
| Foto : Ketua DPC GMNI Batam, Alwie Djaelani saat menyampaikan orasinya. (dok/ist/Jul) |
“Kami juga sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan GMNI di Tanjungpinang untuk bersama melaksanakan aksi ini,” tambahnya.
Aksi yang berlangsung di halaman DPRD Kepri ini menjadi penegasan persatuan gerakan mahasiswa Kepri, sekaligus perlawanan terhadap segala bentuk klaim sepihak atas nama mahasiswa. (Jul)
Editor : Js
