 |
| Foto : Bukti transfer uang tiket Pelni yang dikirim langsung ke rekening BRI atas nama AW. (dok/ist) |
Batam, JejakSiber.com — Dugaan praktik percaloan tiket kapal laut kembali mencuat dan kali ini menyeret nama seorang oknum anggota TNI yang bertugas sebagai Babinsa di Koramil 01/Lubuk Baja, Kodim 0316/Batam berpangkat Sertu. Oknum tersebut berinisial AW, diduga terlibat dalam penjualan tiket Pelni ilegal yang berujung pada dugaan penggelapan uang milik warga.
Korban berinisial HS, warga Kota Batam, mengaku mengalami kerugian setelah mentransfer uang sebesar Rp1.100.000,- ke rekening BRI atas nama AW untuk pembelian empat tiket Pelni rute Batam–Belawan. Transaksi tersebut dilakukan berdasarkan janji AW yang menawarkan tiket seharga Rp270.000,- per orang dengan jadwal keberangkatan 27 Desember 2025.
Namun janji itu tak pernah terwujud. HS menjelaskan bahwa pada 19 Desember 2025, AW mengabarkan tiket tidak tersedia. Beberapa hari kemudian, tepatnya 23 Desember, informasi serupa kembali disampaikan. AW lalu menawarkan alternatif keberangkatan 31 Desember 2025, yang ditolak korban karena tidak sesuai rencana perjalanan.
“Saya langsung minta uang dikembalikan. Dia janji akan mengembalikan, tapi sampai hari ini tidak ada kepastian,” ujar HS kepada wartawan, Senin (5/1/26), di kawasan Nagoya, Batam.
HS mengaku telah berulang kali menghubungi AW melalui WhatsApp di nomor 0823-xxxx-6548, namun hanya menerima janji tanpa realisasi. Hingga batas kesabaran terlampaui, uang tersebut tak kunjung dikembalikan.
Lebih memprihatinkan, HS menyebut dampak ekonomi dari kejadian ini telah menghantam keluarganya secara langsung.
“Istri saya terus menagih karena uang itu kebutuhan rumah tangga. Bahkan sampai harus berutang ke warung untuk makan anak-anak,” ungkap HS dengan nada kecewa.
Awak media telah berupaya menghubungi AW untuk meminta klarifikasi terkait dugaan ini, namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan. Media juga tengah berusaha mengonfirmasi Komandan Kodim (Dandim) 0316/Batam guna meminta penjelasan resmi terkait dugaan pelanggaran disiplin dan etik oleh anggotanya.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius terkait pengawasan internal TNI, serta menambah daftar panjang dugaan penyalahgunaan atribut dan kepercayaan institusi negara oleh oknum tidak bertanggung jawab. (Js/Tim)
Editor : Red
