 |
| Foto : Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Jongky R. Fonataba, S.E., M.M. melakukan Reses pertama Tahun Anggaran 2022. (dok/Jos) |
Sorong, JejakSiber.com - Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Jongky R. Fonataba, S.E., M.M. melakukan Reses pertama Tahun Anggaran 2022.
Reses pertama Tahun 2022 oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat yang dilakukan di Dapil Kota Sorong, Sabtu (5/3/2022) itu jumlahnya terbatas, mengingat masih adanya pandemi Covid-19 yang masih mewarnai kehidupan manusia.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat kepada awak media ini mengatakan, kegiatan reses yang terlaksana merupakan reses pertama di Tahun 2022 setelah kegiatan yang sama terhenti di Tahun 2020 lalu diakibatkan pandemi Covid-19.
"Kegiatan reses tertunda selama dua tahun, dan kegiatan yang terlaksana ini, kegiatan reses yang ni pertama," ujar Jongky Fonataba.
Dijelaskan Jongky Fonataba, adapun tujuan kegiatan reses tersebut sudah kewajiban setiap anggota Dewan untuk menyerap atau menjaring seluruh aspirasi aspirasi masyarakat yang berkembang selama ini.
Tatap muka dengan jumlah terbatas antara anggota Dewan dan masyarakat sebelum memberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan masukan, terlebih dahulu Jongky Fonataba menyampaikan gambaran kerja antara pihak DPRD Provinsi dan DPRD Kota maupun Kabupaten termasuk hubungan kerja DPR ke pihak pemerintah daerah, dalam hal ini pengajuan proposal khususnya dana hibah untuk keagamaan dan kemasyarakat dinamai dana sosial yang didapati dari dana APBD Provinsi Papua Barat.
"Menyangkut dana hibah keagamaan saya juga diperintahkan dari Provinsi dan dana hibah harus mempunyai tiem monitoring dan pengawasan agar jangan dana hibah disalahgunakan dan harus ditertibkan sehingga peruntukannya tepat sasaran sesuai kebutuhan karena begitu banyak proposal yang masuk," pungkas Jongky Fonataba.
Selain dana hibah untuk keagamaan dan dana sosial masyarakat Pemerintah Provinsi juga menyediakan anggaran pendidikan bea siswa sekolah penerbangan dengan prioritas utama putra Papua.
Pertanyaan dan masukan dari peserta reses, semuanya ditampung baik itu berupa saran, masukan dari masyarakat selanjutnya disampaikan ke pemerintah pusat oleh pemerintah Provinsi selaku pihak eksekutif.
Dari pantauan media ini kegiatan pertemuan dengan peserta terbatas menetrapkan prokes, memakai masker dan jaga jarak. (Jos)
Editor : Js
