 |
| Foto: Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han., saat menyambut kedatangan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Terinci. (dok/ist) |
Semarang, JejakSiber.com – Komitmen terhadap tata kelola aset dan keuangan negara yang transparan dan akuntabel kembali ditegaskan Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro. Hal itu disampaikan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han., saat menyambut kedatangan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Terinci.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan efektivitas pengelolaan rumah negara dalam mendukung tingkat hunian anggota pada Unit Organisasi (UO) TNI AD dan instansi lainnya untuk periode 2023 hingga Semester I Tahun 2026.
Kegiatan berlangsung di Ruang Bina Yudha Makodam IV/Diponegoro, Semarang, Senin (21/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Pangdam menyampaikan bahwa pemeriksaan BPK RI merupakan bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan sekaligus aset negara berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Selaku Panglima Kodam IV/Diponegoro saya mengucapkan selamat datang kepada Tim BPK RI di Kodam IV/Diponegoro. Kami menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan ini sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Pangdam.
Menurutnya, pemeriksaan tidak semata-mata menjadi kegiatan administratif, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan fasilitas rumah negara di lingkungan Kodam IV/Diponegoro telah berjalan secara efektif.
Pengelolaan rumah negara dinilai memiliki kaitan dengan pemanfaatan aset milik negara secara tepat sasaran. Di sisi lain, ketersediaan dan pengelolaan hunian bagi anggota juga berkaitan dengan dukungan terhadap kesejahteraan personel serta kesiapan operasional satuan.
Karena itu, Kodam IV/Diponegoro menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perumahan prajurit. Aspek administrasi dan pengelolaan aset menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memastikan rumah negara benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Pangdam juga meminta seluruh unit kerja, pejabat serta penanggung jawab data dan dokumen untuk mendukung proses pemeriksaan dengan memberikan informasi secara kooperatif, responsif dan terbuka kepada Tim BPK RI.
“Kami juga siap menindaklanjuti saran dan rekomendasi apabila terdapat temuan BPK RI demi peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pengelolaan hunian rumah dinas anggota di satuan jajaran Kodam IV/Diponegoro,” tegasnya.
Entry Meeting tersebut menjadi tahap awal pemeriksaan kinerja terinci yang mencakup periode 2023 hingga Semester I Tahun 2026. Pemeriksaan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan rumah negara sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola aset dan fasilitas hunian anggota.
Dengan adanya pemeriksaan tersebut, pengelolaan rumah negara di lingkungan UO TNI AD diharapkan semakin tertib, efektif dan memberikan manfaat sesuai tujuan serta peruntukannya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Penanggung Jawab 2 Tim BPK RI Athur Saragi, Pengendali Teknis 1 Tim BPK RI Lambang Prabowo, Ketua Tim BPK RI Mukhrizal Nasution, Ketua Sub Tim 2 Arief Praseno beserta anggota Tim BPK RI.
Dari jajaran Kodam IV/Diponegoro hadir Kasdam, Irdam, Kapoksahli Pangdam IV/Diponegoro, Danrem 073/Makutarama, Danrem 074/Warastratama, para Asisten, Kainfolatahdam, Kazidam, Kakumdam, Dandenmadam, para Dandenzibang jajaran Kodam IV/Diponegoro serta pendamping dari Itdam IV/Diponegoro. (+)
Editor: Js
