 |
| Foto: Bukti laporan polisi (kiri), Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) Kota Batam, Ali Jurman Siregar, S.H. (kanan). (dok/ist) |
Batam, JejakSiber.com — Penanganan laporan dugaan penganiayaan yang dilaporkan ke Polsek Sagulung, Kota Batam, menjadi sorotan setelah korban mengaku belum memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara hingga Sabtu (17/10/2026).
Berdasarkan dokumen Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) yang diterima media ini, laporan tersebut tercatat pada Polsek Sagulung, Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau. Dalam dokumen itu, perkara yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan penganiayaan yang disebut terjadi pada Rabu (23/9/2026) di kawasan pintu masuk PT Horizon, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
Pelapor, Ahmad Ilham, menerangkan dalam laporan tersebut bahwa dirinya mengalami luka lebam pada bagian mata sebelah kiri, pembengkakan pada bagian kepala belakang, serta luka lebam pada bagian punggung sebelah kiri. Uraian tersebut merupakan keterangan yang tercantum dalam dokumen laporan dan masih memerlukan pendalaman melalui proses penyelidikan maupun penyidikan oleh pihak berwenang.
Persoalan yang kini menjadi perhatian bukan semata-mata laporan dugaan penganiayaan itu sendiri, melainkan juga belum adanya informasi perkembangan penanganan perkara yang diterima korban, sebagaimana keterangannya kepada media.
Saat dikonfirmasi pada Sabtu (17/10/2026), korban menyampaikan bahwa dirinya belum memperoleh informasi dari penyidik.
“Belum ada info, Bang, dari penyidik. Kalau itu kurang tahu, Bang. Buktinya sampai sekarang belum ditangkap orangnya,” ujar korban dalam keterangannya kepada media.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya persoalan komunikasi yang perlu mendapat perhatian. Namun, belum adanya informasi yang diterima korban tidak serta-merta membuktikan bahwa penyidik tidak melakukan tindakan apa pun. Kepastian mengenai tahapan penanganan perkara, langkah yang telah dilakukan, serta kendala yang mungkin dihadapi tetap harus dikonfirmasi kepada kepolisian.
RAJAWALI: Penanganan Perkara Harus Terukur, Transparan, dan Dapat Dipertanggungjawabkan
Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) Kota Batam, Ali Jurman Siregar, S.H., yang merupakan lulusan Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Pidana, menilai bahwa penanganan setiap laporan masyarakat harus berorientasi pada kepastian hukum, profesionalitas, serta perlindungan hak pelapor maupun pihak yang dilaporkan.
"Dalam perspektif hukum pidana, laporan masyarakat tidak boleh dipandang sekadar sebagai dokumen administratif yang selesai setelah diterima. Laporan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum, dengan penilaian objektif terhadap alat bukti, pemeriksaan para pihak, serta langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan yang diperlukan," tegas Ali Jurman.
Ali Jurman menuturkan, apabila benar korban belum memperoleh informasi perkembangan perkara sejak laporan dibuat, hal itu patut menjadi perhatian serius. Kepolisian perlu memastikan adanya komunikasi yang memadai kepada pelapor mengenai status penanganan laporannya, sepanjang tidak mengganggu kepentingan penyidikan dan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
"Kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa penyidik telah lalai hanya karena korban belum menerima informasi. Akan tetapi, kepolisian juga tidak seharusnya membiarkan pertanyaan masyarakat menggantung tanpa penjelasan yang proporsional. Profesionalitas penegakan hukum bukan hanya menyangkut tindakan di lapangan, melainkan juga akuntabilitas dan kepastian informasi kepada masyarakat," ujar Ali Jurman kepada wartawan saat ditemui di seputaran Nagoya, Lubuk Baja, Kota Batam, Sabtu malam (17/10/2026).
Ali Jurman juga menekankan pentingnya evaluasi apabila ditemukan hambatan dalam penanganan perkara. Dalam konteks ini, evaluasi harus didasarkan pada fakta, dokumen, dan penjelasan resmi, bukan semata-mata dugaan atau tekanan opini publik.
“Jika terdapat kendala dalam proses penanganan, sampaikan penjelasan sesuai kewenangan dan batas-batas hukum. Jika terdapat tahapan yang belum dilakukan, perlu ada kejelasan mengenai alasan dan tindak lanjutnya. Prinsipnya, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan hukum yang profesional, sementara setiap orang yang dilaporkan tetap berhak atas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” kata Ali Jurman.
Polsek Sagulung Perlu Memberikan Penjelasan
Hingga berita ini disusun, media ini masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Polsek Sagulung terkait perkembangan penanganan laporan tersebut.
Konfirmasi yang diperlukan antara lain mengenai status perkara saat ini, langkah-langkah yang telah dilakukan penyidik, pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti, serta apakah terdapat kendala yang menyebabkan proses penanganan membutuhkan waktu lebih lanjut.
Media ini juga perlu memastikan apakah pihak yang dilaporkan telah diidentifikasi atau dipanggil untuk dimintai keterangan, serta apakah terdapat perkembangan lain yang dapat disampaikan kepada publik tanpa mengganggu proses hukum.
Penjelasan resmi kepolisian penting agar pemberitaan tidak hanya bertumpu pada keterangan satu pihak. Pada saat yang sama, hak korban untuk menyampaikan pengaduan dan memperoleh pelayanan sesuai ketentuan hukum juga patut dihormati.
Akuntabilitas Penegakan Hukum Menjadi Taruhan
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dibangun melalui proses yang profesional, transparan sesuai batas kewenangan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak setiap laporan harus berujung pada penangkapan, sebab tindakan hukum harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, kecukupan bukti, dan prosedur yang berlaku. Namun, setiap laporan yang diterima tetap perlu ditangani secara profesional, dan perkembangan yang dapat diinformasikan kepada pelapor semestinya disampaikan melalui mekanisme yang sesuai.
Bagi korban, ketidakjelasan informasi dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan laporannya. Bagi kepolisian, situasi tersebut menjadi momentum untuk memberikan penjelasan faktual agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Publik kini menantikan penjelasan resmi Polsek Sagulung: bagaimana perkembangan laporan tersebut, langkah apa yang telah ditempuh, dan apa tindak lanjut yang dapat dilakukan sesuai hukum.
Media ini akan memperbarui pemberitaan setelah memperoleh tanggapan resmi dari pihak kepolisian dan melakukan verifikasi atas informasi tambahan yang relevan. (Js)
Editor: Red
