 |
| Foto: Kemiskinan Batam Menurun, Anggaran Penanganan Capai Rp864,95 Miliar. (dok/ist) |
Batam, JejakSiber.com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat penanganan kemiskinan melalui perluasan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta intervensi berbasis wilayah. Upaya tersebut diperkuat dengan pemutakhiran data dan peningkatan anggaran penanggulangan kemiskinan pada 2026.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperbarui pada Juli 2026, tercatat sebanyak 19.220 keluarga atau 58.139 jiwa masuk Desil 1.
Jumlah tersebut menjadi salah satu basis data Pemko Batam dalam menentukan sasaran program penanggulangan kemiskinan, terutama untuk memastikan bantuan dan intervensi pemerintah diberikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan penanganan kemiskinan di Batam menunjukkan perkembangan positif.
“Dari data ini, penanganan kemiskinan di Batam menunjukkan kinerja positif. Kurang lebih 10 ribu warga keluar dari kemiskinan,” ujar Rudi, Selasa (29/9/2026).
Sebagai pembanding, berdasarkan data BPS Kota Batam hingga September 2025, jumlah penduduk miskin di Batam tercatat 68,04 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 3,81 persen.
Menurut Rudi, strategi penanganan kemiskinan di Batam diarahkan pada tiga pendekatan utama.
Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan perluasan perlindungan sosial. Program tersebut mencakup jaminan kesehatan, pendidikan, penyediaan rumah layak huni hingga bantuan kebutuhan dasar.
Kedua, meningkatkan kapasitas pendapatan masyarakat melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, pengembangan ekonomi lokal serta kemitraan dengan sektor industri.
Ketiga, mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui intervensi berbasis wilayah, terutama di kawasan kumuh dan hinterland. Pendekatan tersebut dilakukan dengan memperkuat program terpadu lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Sagulung dan Galang Jadi Wilayah dengan Beban Kemiskinan Tinggi
Pemanfaatan DTSEN juga memberikan gambaran mengenai sebaran keluarga yang menjadi sasaran intervensi.
Dari 19.220 keluarga yang masuk Desil 1, jumlah terbesar berada di Kecamatan Sagulung sebanyak 2.740 keluarga. Berikutnya Kecamatan Galang sebanyak 2.412 keluarga dan Batu Aji sebanyak 1.918 keluarga.
Jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk, Sagulung tercatat memiliki 8.441 jiwa, sedangkan Galang mencapai 8.223 jiwa.
Data tersebut menunjukkan bahwa karakteristik kemiskinan di Batam tidak seragam. Penanganannya perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah, termasuk perbedaan antara kawasan perkotaan dengan kawasan hinterland.
“Selain kemiskinan secara umum, Pemko Batam juga telah melakukan verifikasi dan validasi warga miskin ekstrem. Pada 2026, tercatat 72 keluarga atau 450 jiwa masuk kategori miskin ekstrem,” kata Rudi.
Selain perlindungan sosial, pemerintah juga mengarahkan intervensi pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.
Data Pemko Batam mencatat terdapat 10.310 jiwa usia produktif yang tidak bekerja. Di sisi lain, sebanyak 3.389 keluarga telah memiliki usaha, sementara 10.396 keluarga belum memiliki aset produktif.
Data tersebut menjadi dasar untuk mendorong berbagai program pemberdayaan, mulai dari pelatihan kerja, bantuan modal, pembinaan usaha hingga penyediaan sarana produksi.
Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Naik Signifikan
Penguatan penanganan kemiskinan juga tercermin dari peningkatan dukungan anggaran pemerintah daerah.
Anggaran penanggulangan kemiskinan Kota Batam meningkat dari Rp88,54 miliar pada 2023 menjadi Rp519,24 miliar pada 2024. Angka tersebut kembali meningkat menjadi Rp565,56 miliar pada 2025 dan mencapai Rp864,95 miliar pada 2026.
Anggaran tersebut tersebar di berbagai OPD dan diarahkan untuk mendukung tiga strategi utama penanggulangan kemiskinan.
Pada 2026, sebesar Rp466,35 miliar dialokasikan untuk penurunan beban pengeluaran masyarakat. Kemudian Rp14,15 miliar untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan Rp384,45 miliar untuk pengurangan kantong-kantong kemiskinan.
Pemko Batam menegaskan, besarnya anggaran harus berjalan beriringan dengan ketepatan sasaran program dan kualitas data penerima manfaat.
Karena itu, konvergensi program, pemanfaatan data yang akurat serta penajaman intervensi di wilayah prioritas menjadi bagian penting dalam strategi penanganan kemiskinan ke depan.
Upaya tersebut tidak hanya diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat agar semakin mandiri dan mampu keluar dari kerentanan kemiskinan secara berkelanjutan. (*)
Editor: Js
