 |
| Foto: Kepala SMK Negeri 1 Sorong, Drs. Austinus Hotman Parulian Ompusunggu, M.M. (dok/ist) |
Sorong, JejakSiber.com – Pemerintah Kota Sorong terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui program sekolah gratis yang mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Komitmen tersebut kembali ditegaskan Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA., sebagaimana disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Sorong, Drs. Austinus Hotman Parulian Ompusunggu, M.M., saat ditemui media di ruang kerjanya, Selasa (14/7/2026).
Menurut Hotman Ompusunggu, program sekolah gratis yang telah berjalan lebih dari dua tahun itu akan terus dilanjutkan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan sumber daya manusia di Kota Sorong.
"Program sekolah gratis merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk terus memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan sebagai fondasi utama kemajuan daerah dan bangsa," ujarnya.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut lahir dari keyakinan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat strategis dalam membentuk karakter generasi muda sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di Tanah Papua.
Hotman menegaskan bahwa melalui program sekolah gratis, seluruh sekolah negeri dilarang memungut biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari peserta didik karena seluruh pembiayaan tersebut telah ditanggung pemerintah daerah.
"SPP sudah dibayarkan oleh pemerintah. Program ini berlaku mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA dan SMK. Sudah berjalan lebih dari dua tahun. Kami bangga memiliki Wali Kota yang memberikan perhatian besar terhadap dunia pendidikan," katanya.
Pada tahun ajaran 2026, SMK Negeri 1 Sorong membuka sembilan kompetensi keahlian, yakni Pemasaran, Akuntansi, Manajemen Perkantoran, Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), Desain Komunikasi Visual (DKV), Teknik Perminyakan, Geologi Pertambangan, serta Teknik Survey dan Pemetaan (TESA).
Namun demikian, Hotman mengungkapkan bahwa terdapat satu program keahlian yang memiliki karakteristik berbeda dibanding jurusan lainnya, yakni Geologi Pertambangan.
Menurutnya, masa pendidikan jurusan tersebut berlangsung selama empat tahun, sedangkan jurusan lainnya hanya tiga tahun.
Perbedaan itu disebabkan oleh banyaknya kegiatan praktik lapangan yang harus dijalani siswa. Mereka diwajibkan melakukan penelitian dan observasi di berbagai lokasi seperti pegunungan, lembah, kawasan pesisir hingga daerah pertambangan yang berada di luar lingkungan sekolah, bahkan tidak jarang dilakukan di luar Provinsi Papua Barat Daya.
"Kegiatan praktik lapangan membutuhkan biaya transportasi dan konsumsi yang menjadi tanggung jawab peserta didik. Karena itu kebutuhan biaya pendidikan di jurusan Geologi Pertambangan memang lebih besar dibandingkan jurusan lainnya," jelasnya.
Meski demikian, pihak sekolah telah memberikan penjelasan secara terbuka kepada para orang tua saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurut Hotman, mayoritas orang tua memahami kondisi tersebut dan tetap memberikan dukungan penuh.
"Jurusan Geologi Pertambangan tetap menjadi salah satu jurusan favorit. Para orang tua memahami kebutuhan praktik lapangan dan bersedia mendukung biaya yang diperlukan selama proses pendidikan," pungkasnya. (Jos)
Editor: Js
