 |
| Foto: Ekonomi Batam Ditarget Tumbuh 7,4 Persen, Pendapatan Daerah Naik Jadi Rp4,25 Triliun. (dok/ist/hum) |
Batam, JejakSiber.com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2026 berada di kisaran 6,4 hingga 7,4 persen, melampaui perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan sekitar 5,4 persen. Sejalan dengan optimisme tersebut, pemerintah juga mengusulkan peningkatan target pendapatan daerah menjadi Rp4,25 triliun melalui Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Rancangan perubahan tersebut disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (3/8/2026). Menurutnya, penyesuaian dokumen anggaran dilakukan sebagai bentuk respons terhadap perkembangan kondisi ekonomi sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Perubahan APBD ini merupakan bentuk adaptasi pemerintah terhadap dinamika ekonomi yang terus berkembang. Tujuannya agar setiap kebijakan dan program pembangunan tetap relevan, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar Amsakar.
Ia menjelaskan, optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Batam didukung sejumlah faktor utama, mulai dari meningkatnya investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga ekspansi sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan yang terus menunjukkan tren positif.
Selain itu, sektor pariwisata diperkirakan tetap menjadi salah satu penggerak ekonomi melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Kondisi tersebut diproyeksikan memberikan efek berganda terhadap industri perhotelan, restoran, transportasi, hingga sektor usaha mikro dan jasa lainnya.
Menurut Amsakar, keberadaan kawasan strategis seperti Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, serta Batam Aero Technic semakin memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat investasi unggulan di Indonesia.
"Dengan berbagai potensi yang kita miliki, mulai dari investasi, kawasan ekonomi, hingga sektor pariwisata, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Batam mampu mencapai kisaran 6,4 sampai 7,4 persen," katanya.
Di tengah proyeksi pertumbuhan tersebut, Pemerintah Kota Batam juga memperkirakan tingkat inflasi tetap berada dalam kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Kondisi itu diharapkan mampu menjaga stabilitas harga barang dan jasa sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
Pemerintah juga memproyeksikan peningkatan konsumsi riil per kapita dibandingkan tahun sebelumnya sebagai indikator semakin membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat.
Untuk menopang target tersebut, Pemko Batam terus memperkuat strategi peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta berbagai inovasi dalam pengelolaan perpajakan daerah.
Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah diusulkan meningkat dari Rp4,18 triliun menjadi Rp4,25 triliun, atau naik sekitar 1,7 persen. Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan PAD yang diproyeksikan mencapai Rp2,706 triliun, meningkat sekitar 4,82 persen dibandingkan target sebelumnya.
Peningkatan PAD didorong oleh bertambahnya objek pajak, optimalisasi penerimaan pajak reklame melalui penambahan titik videotron, meningkatnya potensi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta penyesuaian target penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Sementara itu, pendapatan transfer diperkirakan mengalami penurunan sekitar 3,4 persen akibat penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dan transfer antardaerah. Meski demikian, pemerintah optimistis penurunan tersebut dapat diimbangi melalui tambahan penerimaan dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah, termasuk hibah pemerintah pusat serta pengembalian hibah.
Dari sisi belanja, Pemko Batam mengusulkan kenaikan anggaran dari Rp4,29 triliun menjadi Rp4,51 triliun atau meningkat sekitar 4,84 persen. Tambahan anggaran tersebut akan difokuskan untuk memperkuat pelayanan dasar dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis.
Prioritas belanja diarahkan pada pembangunan sarana pendidikan, pengadaan bus sekolah, peningkatan pelayanan kesehatan, penanganan banjir, pembangunan penerangan jalan umum, pengelolaan persampahan, penyediaan utilitas kawasan permukiman, hingga pembangunan marka jalan.
Amsakar menegaskan seluruh alokasi anggaran dalam perubahan APBD harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing Batam sebagai kota investasi.
"Setiap rupiah yang kita anggarkan harus mampu menghasilkan manfaat nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat," tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh kebijakan tersebut sejalan dengan tema pembangunan Kota Batam Tahun 2026, yakni "Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi". Tema tersebut diwujudkan melalui lima prioritas pembangunan, yaitu penguatan sektor unggulan berbasis investasi dan pariwisata, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, serta penguatan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.
Mengakhiri pemaparannya, Amsakar berharap pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berlangsung secara konstruktif sehingga seluruh program prioritas pemerintah dapat segera direalisasikan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan DPRD menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat iklim investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam. (Rls/*)
Editor: Js
